KPU Kabupaten Majene - Menggelar Sosialisasi Internal dalam rangka Pembangunan Zona Integritas. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan dihadiri Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majene, Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh staf sekretariat KPU Kabupaten Majene, Rabu (12/11/2025).

Sesi pertama menghadirkan Kepala Bagian Perencanaan Polres Majene, AKP Muhammad Tauhid. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas menuntut perubahan budaya kerja yang menyeluruh.

“Zona Integritas bukan hanya soal dokumen, tetapi perubahan perilaku. Ketika etika, budaya melayani, dan komitmen anti-korupsi sudah dibangun bersama, maka WBK/WBBM dapat tercapai secara nyata,” ujarnya.

AKP Tauhid juga memaparkan langkah Polres Majene dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mulai dari digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, hingga penyediaan sarana seperti pojok baca, ruang laktasi, toilet ramah layanan, serta ruang bermain anak.

Pada sesi kedua, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Majene, Hendryko Prabowo, SH menyampaikan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meraih predikat WBK/WBBM termasuk dengan Kejaksaan Negeri Majene, misalnya dalam rangka penguatan kapasitas SDM untuk membangun integritas dan memperkuat pemahaman hukum sehingga semua tata kelola dan prosedur dalam bekerja senantiasa sesuai dengan regulasi.

“Pendampingan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Kami hadir untuk memastikan tata kelola berjalan dengan benar agar layanan publik yang diberikan bisa tetap akuntabel,” terangnya.

Ketua KPU Kabupaten Majene, Munawir, dalam sambutannya mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Polres Majene dan Kejaksaan Negeri Majene. Ia menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Majene terus memperkuat integritas lembaga melalui berbagai langkah pembenahan. 

“KPU Majene berkomitmen penuh membangun Zona Integritas. Kita ingin memastikan seluruh proses pelayanan berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik,” katanya.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan komitmen bersama seluruh jajaran KPU Kabupaten Majene untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat proses menuju predikat WBK dan WBBM sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Pada akhir agenda, seluruh pimpinan KPU Kabupaten Majene dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Majene melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan satuan kerja berpredikat WBK/WBBM.

(Nurlinda S / ed. Parmas KPU Majene)