GUNA MERUMUSKAN STRATEGI PARMAS DAN SOSDIKLIH PEMILU 2024 – KPU MAJENE IKUT RAKOR DI MANADO, SULAWESI UTARA

Manado – www.kpu.go.id (KPU Kabupaten Majene) Sekitar 1.007 orang peserta yang hadir dalam rapat Rapat Koordinasi (Rakor) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dan Partisipasi Masyarakat tahun 2022, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh dan KPU Kabupaten atau Kota se-Indonesia yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (15/9/22).

Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy’ari, bersama Anggota KPU August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, dan Idham Holik bersama Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno hadir langsung dan membuka kegiatan yang berlangsung sejak 15−17 September 2022.

Dalam kesempatan ini, Hasyim menekankan, partisipasi tidak sekadar datang pada hari pemungutan dan mencoblos di TPS, tetapi bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat untuk tergerak menjadi penyelenggara di tingkat Ad Hoc. Serta memastikan bahwa proses pemungutan suara, penghitungan suara dapat diakses secara luas oleh publik. Sedangkan terkait informasi kepemiluan kepada publik harus memperhatikan lima hal, yakni penyampai pesan, isi pesan, audiens, media dan strategi.

 

Anggota KPU Kabupaten Majene Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) Zulkarnain Hasanuddin beserta Kasubag Teknis dan Hupmas Nuradi, SH dengan seluruh Anggota KPU Se-Indonesia yang membidangi Divisi Sosialisasi, turut hadir pada kesempatan ini.

salah satu tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional tersebut adalah untuk merumuskan arah dan kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas partisipasi Masyarakat pada pemilihan tahun 2024 “Ujar Zulkarnain Hasanuddin atau Zul sapaan akrabnya”

orientasi ke depan mengutip materi dari anggota KPU RI August Melaz akan banyak melibatkan pihak (multi pihak ) mulai dari lembaga politik formal dan non formal yang memiliki irisan masing-masing untuk dapat mengambil peran dalam pelaksanaan demokrasi dan pemilu. Sebagai upaya KPU untuk menguatkan pondasi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. *(Humas KPU Majene/ Ft. Nrd)

 

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Dilihat 808 Kali.