KPU Kabupaten Majene - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene menggelar Rapat Pleno Rutin di Aula Kantor KPU Kabupaten Majene yang dimulai pukul 10.15 WITA, Rabu (23/07/2025). Rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, para Kasubbag, serta Staf Sekretariat KPU Kabupaten Majene.

Ketua KPU Kabupaten Majene, Munawir, membuka rapat dengan menggarisbawahi pentingnya koordinasi intensif dalam pemutakhiran data pemilih. Ia menekankan bahwa hasil penyelenggaraan pemilu harus kredibel dan akuntabel. Munawir juga mengajak peran aktif masyarakat dan pejabat di Desa/Kelurahan untuk melaporkan pemilih meninggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta mendorong warga yang sudah berusia 17 tahun agar segera melakukan perekaman data kependudukan.

Selanjutnya, Kepala Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Andi Hamka, memaparkan hasil rapat koordinasi tingkat provinsi yang menyoroti kendala waktu dan kebutuhan pembaruan dari berbagai pemangku kepentingan dalam pemutakhiran data pemilih. Ia menegaskan perlunya peningkatan koordinasi demi memperoleh data yang valid dan mutakhir dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Kasubbag Rendatin, Herman, melaporkan adanya tambahan anggaran dari KPU RI yang dialokasikan untuk honor dan kebutuhan operasional untuk memaksimalkan kualitas kinerja program yang sementara berjalan. Dilanjutkan dengan penjelasan terkait mekanisme teknis pemutakhiran data melalui koordinasi dengan KPU RI dan pemangku kepentingan di tingkat daerah, sekaligus memastikan sinkronisasi data berjalan lancar.

Dalam aspek partisipasi masyarakat, Kepala Divisi Partisipasi Masyarakat & SDM, Salma Mayasari, menekankan pentingnya kerja sama multisektoral terutama institusi yang mengurusi bidang pendidikan seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dan sekolah-sekolah (SMA, MA, SMK) untuk memaksimalkan agenda Sosialisasi dan Pendidikan kepada pemilih pemula. Sembari KPU Kabupaten Majene juga menyediakan ruang digital untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan melalui podcast dan interaksi sosial media KPU Kabupaten Majene.

Pembahasan penting dalam rapat ini juga meliputi maturitas pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kasubbag TPP dan Hukum, Masyita Machmud, menyampaikan bahwa SOP pelaporan SPIP telah siap untuk ditandatangani oleh Ketua KPU. Namun, pelaporan maturitas SPIP harus dilakukan secara mandiri oleh setiap unit kerja setelah SK asesor resmi diterbitkan. Dalam rapat, juga disoroti perlunya pendalaman pengisian pelaporan mandiri karena bimbingan teknis sebelumnya dianggap terlalu cepat dan belum semua pihak memahami mekanisme tersebut secara detail. Oleh karena itu, langkah lanjutan akan ditempuh guna memastikan seluruh unit kerja dapat memenuhi ketentuan pelaporan SPIP sesuai standar.

Sektor pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) turut menjadi fokus diskusi. Operator PPID Riyadh dan Kasubbag Parmas & SDM Ardi memaparkan mekanisme layanan informasi publik yang bertujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas. Mereka menjelaskan bahwa alur penyusunan Daftar Informasi Publik, permintaan informasi, serta pemberian informasi yang dikuasai oleh KPU Kabupaten Majene perlu melalui SOP untuk efektifitas pelayanan keterbukaan informasi.

Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan, Sukri, menyarankan agar pengelolaan data dan permintaan informasi tidak dilakukan secara parsial atau langsung ke sub bagian, melainkan harus disentralisasi melalui PPID. Hal ini untuk menjaga sinkronisasi serta laporan informasi keluar yang terintegrasi dengan KPU RI.

Rapat ditutup oleh Ketua KPU Kabupaten Majene pada pukul 13.50 WITA dengan harapan seluruh program kerja dapat terlaksana dengan baik dan mendukung tata kelola birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik bidang kepemiluan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

(ed. Parmas KPU Majene / foto: Ryd)