Berita Terkini

190

KPU Kabupaten Majene Menggelar Sosialisasi PDPB di Tengah Kemeriahan HUT Kemerdekan ke-80 RI

KPU Kabupaten Majene - Memanfaatkan momentum kemeriahan pasca peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, KPU Kabupaten Majene menggelar sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi pertama dilaksanakan pada Sabtu (23/8/25) pukul 21.30 WITA di Lapangan Betteng, Kecamatan Pamboang. Agenda ini dipimpin oleh Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Majene Majene, Salma Mayasari, didampingi Sekretaris KPU Kabupaten Majene, Subhan, serta Kasubbag Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Majene, Ardi. Dalam kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Majene memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya PDPB sebagai bagian yang krusial untuk menjamin hak pilih warga tetap terjaga. Masyarakat juga mendapat penjelasan mengenai pengecekan status data pemilih pribadi, serta prosedur perbaikan data pemilih hingga mekanisme pengajuan formulir sanggahan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Majene. Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Majene, Salma Mayasari, menegaskan bahwa PDPB merupakan agenda rutin yang terus dijalankan oleh KPU. “Kegiatan sosialisasi dan agenda PDPB merupakan agenda rutin yang dijalankan oleh KPU untuk menyukseskan Pemilu dan Pemilihan yang berlangsung secara periodik,” ujar Salma. Sementara itu, Sekretaris KPU Majene, Subhan, menjelaskan bahwa layanan pemutakhiran data menyasar berbagai kelompok masyarakat. “Pemutakhiran data ini menyasar masyarakat yang baru berusia 17 tahun sebagai Pemilih Pemula, pensiunan TNI/Polri, masyarakat yang melakukan perubahan identitas kependudukan, serta individu yang dicabut atau dikembalikan hak pilihnya agar terdata kembali,” jelas Subhan. Adapun Kasubbag Sosdiklih Parmas dan SDM, Ardi, menambahkan bahwa KPU menyediakan fasilitas berbasis digital untuk memudahkan masyarakat. “KPU menyediakan layanan pengecekan status pemilih melalui aplikasi Cek DPT Online dengan cukup memasukkan NIK di laman resmi, dengan tata cara pengaduan yang tersampaikan secara rinci di laman media resmi KPU Kabupaten Majene. Selain itu, tersedia pula form aduan masyarakat untuk memberikan tanggapan terkait data pemilih yang akan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Majene,” terang Ardi. Keesokan harinya, Minggu (24/8/25), KPU Kabupaten Majene kembali hadir dalam kegiatan Jalan Sehat “Mappakaraya Hari Kemerdekaan Tahun 2025: Ma’Arira Nusantara” yang diikuti oleh jajaran OPD dan masyarakat Majene. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Majene membagikan flyer layanan PDPB sekaligus memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat. Potensi masyarakat yang terjangkau dari dua rangkaian kegiatan ini diperkirakan mencapai ribuan orang. Dengan rangkaian kegiatan ini, KPU Kabupaten Majene berharap partisipasi masyarakat dalam memastikan hak pilihnya dapat semakin optimal menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan berikutnya.(Muh. Riyadh Ma’Arif/Ardi/ed dio). *Pemberitaan ini telah tayang di website KPU RI


Selengkapnya
320

RAPAT PLENO RUTIN KPU KABUPATEN MAJENE BAHAS LAPORAN KINERJA HINGGA OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PPID

KPU Kabupaten Majene - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene menggelar Rapat Pleno Rutin di Aula Kantor KPU Kabupaten Majene yang dimulai pukul 10.15 WITA, Rabu (23/07/2025). Rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, para Kasubbag, serta Staf Sekretariat KPU Kabupaten Majene. Ketua KPU Kabupaten Majene, Munawir, membuka rapat dengan menggarisbawahi pentingnya koordinasi intensif dalam pemutakhiran data pemilih. Ia menekankan bahwa hasil penyelenggaraan pemilu harus kredibel dan akuntabel. Munawir juga mengajak peran aktif masyarakat dan pejabat di Desa/Kelurahan untuk melaporkan pemilih meninggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta mendorong warga yang sudah berusia 17 tahun agar segera melakukan perekaman data kependudukan. Selanjutnya, Kepala Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Andi Hamka, memaparkan hasil rapat koordinasi tingkat provinsi yang menyoroti kendala waktu dan kebutuhan pembaruan dari berbagai pemangku kepentingan dalam pemutakhiran data pemilih. Ia menegaskan perlunya peningkatan koordinasi demi memperoleh data yang valid dan mutakhir dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kasubbag Rendatin, Herman, melaporkan adanya tambahan anggaran dari KPU RI yang dialokasikan untuk honor dan kebutuhan operasional untuk memaksimalkan kualitas kinerja program yang sementara berjalan. Dilanjutkan dengan penjelasan terkait mekanisme teknis pemutakhiran data melalui koordinasi dengan KPU RI dan pemangku kepentingan di tingkat daerah, sekaligus memastikan sinkronisasi data berjalan lancar. Dalam aspek partisipasi masyarakat, Kepala Divisi Partisipasi Masyarakat & SDM, Salma Mayasari, menekankan pentingnya kerja sama multisektoral terutama institusi yang mengurusi bidang pendidikan seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dan sekolah-sekolah (SMA, MA, SMK) untuk memaksimalkan agenda Sosialisasi dan Pendidikan kepada pemilih pemula. Sembari KPU Kabupaten Majene juga menyediakan ruang digital untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan melalui podcast dan interaksi sosial media KPU Kabupaten Majene. Pembahasan penting dalam rapat ini juga meliputi maturitas pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kasubbag TPP dan Hukum, Masyita Machmud, menyampaikan bahwa SOP pelaporan SPIP telah siap untuk ditandatangani oleh Ketua KPU. Namun, pelaporan maturitas SPIP harus dilakukan secara mandiri oleh setiap unit kerja setelah SK asesor resmi diterbitkan. Dalam rapat, juga disoroti perlunya pendalaman pengisian pelaporan mandiri karena bimbingan teknis sebelumnya dianggap terlalu cepat dan belum semua pihak memahami mekanisme tersebut secara detail. Oleh karena itu, langkah lanjutan akan ditempuh guna memastikan seluruh unit kerja dapat memenuhi ketentuan pelaporan SPIP sesuai standar. Sektor pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) turut menjadi fokus diskusi. Operator PPID Riyadh dan Kasubbag Parmas & SDM Ardi memaparkan mekanisme layanan informasi publik yang bertujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas. Mereka menjelaskan bahwa alur penyusunan Daftar Informasi Publik, permintaan informasi, serta pemberian informasi yang dikuasai oleh KPU Kabupaten Majene perlu melalui SOP untuk efektifitas pelayanan keterbukaan informasi. Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan, Sukri, menyarankan agar pengelolaan data dan permintaan informasi tidak dilakukan secara parsial atau langsung ke sub bagian, melainkan harus disentralisasi melalui PPID. Hal ini untuk menjaga sinkronisasi serta laporan informasi keluar yang terintegrasi dengan KPU RI. Rapat ditutup oleh Ketua KPU Kabupaten Majene pada pukul 13.50 WITA dengan harapan seluruh program kerja dapat terlaksana dengan baik dan mendukung tata kelola birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik bidang kepemiluan yang profesional, transparan, dan akuntabel. (ed. Parmas KPU Majene / foto: Ryd)


Selengkapnya
270

KPU KABUPATEN MAJENE IKUTI BIMTEK PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TERINTEGRASI 2025 SECARA DARING

KPU Kabupaten Majene - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene, Munawir, bersama Sekretaris KPU Kabupaten Majene, Subhan, Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum (TPP dan Hukum), Mashita, serta para staf mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengisian Kertas Kerja Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025, Kamis (17/07/2025). Kegiatan yang diselenggarakan secara daring ini merupakan hasil kerja sama antara KPU RI dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), wajib diikuti oleh seluruh tingkatan satker hingga KPU/KIP Kabupaten/Kota. Acara BIMTEK dibuka secara resmi oleh Inspektur Wilayah II Sekretariat Jenderal KPU, Wahyu Yudi Wijayanti, dilanjutkan pembawaan materi oleh narasumber dari BPKP yang berfokus pada metodologi dan teknis pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, serta simulasi pengoperasian tools guna memberikan pemahaman mendalam terkait pengisian kertas kerja dengan data yang lengkap dan sesuai standar. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Inspektur Wilayah II, Wahyu Yudi Wijayanti, pelaksanaan BIMTEK ini menjadi bagian strategis dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pengelolaan internal di KPU guna mencapai profesionalisme dan transparansi penyelenggaraan program kerja di seluruh tingkatan Komisi Pemilihan Umum yang lebih optimal. (ed. Parmas KPU Majene / foto: Ryd)


Selengkapnya
269

KPU KABUPATEN MAJENE GELAR UPACARA HARI KESADARAN NASIONAL DAN SAMBUT MAHASISWA MAGANG FISIPHUM UNSULBAR

KPU Kabupaten Majene - Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majene melaksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang rutin digelar setiap tanggal 17. Upacara berlangsung secara khidmat sebagai wahana peneguhan semangat pengabdian serta tanggung jawab dalam melayani masyarakat dengan memperkuat nilai-nilai kedisiplinan, nasionalisme, dan revolusi mental ASN BerAKHLAK. Sekretaris KPU Kabupaten Majene, Subhan, selaku Pembina Upacara menegaskan bahwa peringatan HKN ini merupakan bentuk penanaman kesadaran kolektif yang berawal dari komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta menjunjung tinggi etos kerja profesional. Hal ini menjadi fondasi bagi peningkatan kapasitas KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang diandalkan oleh masyarakat. Peringatan HKN tahun ini makin istimewa dengan kehadiran para mahasiswa magang dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum (FISIPHUM) Universitas Sulawesi Barat. Ketujuh mahasiswa tersebut diterima secara resmi oleh Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Parmas dan SDM), Ardi, bersama Dosen Pendamping, Dewi Nuraliah, di Aula Kantor KPU Kabupaten Majene, Kamis (17/07/2025). Setelah prosesi penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan yang diberikan oleh Kasubbag Parmas dan SDM kepada para mahasiswa di ruang rapat. Pembekalan ini bertujuan mempersiapkan mahasiswa menjalani masa magang serta mendalami pemahaman terkait tugas, fungsi, dan peran strategis KPU dalam penyelenggaraan pemilu yang profesional dan transparan. Program magang ini diharapkan dapat menjadi wadah belajar sekaligus menambah wawasan bagi mahasiswa sebagai pemerhati demokrasi yang cerdas dan aktif di masa depan. (ed. Parmas KPU Majene / foto: Ryd)


Selengkapnya
313

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJENE MELAKUKAN PELAPORAN TERKAIT SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KEPEMILUAN YANG DIGELAR KPU PROVINSI SULAWESI BARAT

KPU Kabupaten Majene - Jajaran Kepala Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten Majene mengikuti rapat daring yang diselenggarakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat menindaklanjuti arahan Sekretaris Jenderal KPU RI, diikuti oleh seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat, Selasa (15/07/2025). Rapat membahas sarana dan prasarana perkantoran serta hal-hal penting lainnya yang mendukung kelancaran tugas tata kelola pelayanan Pemilu dan Pemilihan. Setiap satker KPU Kabupaten wilayah Sulawesi Barat dengan melampirkan dokumentasi terbaru berupa foto gedung kantor dari berbagai sisi serta foto ruangan kerja pimpinan dan staf untuk dipresentasikan dan dibahas dalam rapat. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat, Irfan Rusli Sadek, mengarahkan agar setiap kendala sarana dan prasarana dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama demi kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada publik khususnya terkait dengan kepemiluan/pemilihan. Turut membersamai dan mengarahkan jalannya rapat oleh jajaran Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat.  (ed. Parmas KPU Majene / foto: Ryd)


Selengkapnya
459

KPU MAJENE GELAR RAPAT PLENO TERBUKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN II TAHUN 2025

KPU Kabupaten Majene - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025 di Aula Kantor KPU Majene. Rapat dimulai pukul 14:35 WITA dan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Majene, Munawir, Rabu (02/07/2025). Perhelatan ini dihadiri oleh perwakilan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat, Komisioner KPU Kabupaten Majene, Sekretaris beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Majene, unsur pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Majene, serta perwakilan dari TNI-Polri, Disdukcapil Kabupaten Majene, Rutan Kelas IIB Majene, dan partai politik peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Majene. Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Barat, Budiman Imran, menyampaikan apresiasi terhadap capaian KPU Kabupaten Majene dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Sulawesi Barat mencapai 84%. Beliau juga menegaskan pentingnya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan oleh KPU Kabupaten dan enam bulan oleh KPU Provinsi. Ketua Divisi Rendatin KPU Kabupaten Majene, Andi Hamka, memberikan paparan mengenai rekapan data yang terus disesuaikan berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Disdukcapil, serta pembaruan data purna dan anggota baru dari TNI-Polri. Penyesuaian juga dilakukan terhadap data perpindahan penduduk masuk dan keluar yang diterima dari Mendagri. Selama rapat, berbagai pihak memberikan tanggapan dan dukungan konstruktif terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Perwakilan Dandim 1401 Majene menggarisbawahi pentingnya data terkini terhadap demografi pemilih muda, khususnya para pendaftar TNI-Polri, serta kepastian status wajib pilih bagi anggota purna tugas. Ketua Bawaslu Kabupaten Majene menyampaikan dukungannya terhadap evaluasi berkelanjutan pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan agar data yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pemilihan mendatang, termasuk melalui validasi lapangan menggunakan sistem SIDALIH. Pihak Rutan Majene menyatakan kesiapan untuk terus mendukung KPU dengan menyediakan data warga binaan yang dinamis dan selalu terupdate. Disdukcapil juga menyampaikan upaya maksimal dalam perekaman KTP warga, meski ada beberapa tantangan administratif terkait data kematian yang memerlukan prosedur khusus. Perwakilan Partai Politik turut memberikan masukan terkait pentingnya kolaborasi lebih intensif antara KPU dan Disdukcapil untuk memastikan data pemilih yang akurat dan administrasi kependudukan yang tertib demi kelancaran pemilu mendatang. Mereka juga menyinggung pentingnya penanganan data yang cermat, terutama bila terdapat ketidaksesuaian antara data pemilih dan data administrasi kependudukan. Ketua Divisi Rendatin menegaskan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data Triwulan II ini merupakan langkah yang membawa harapan besar untuk terus meningkatkan kualitas data pemilih. Koordinasi berkelanjutan dengan Disdukcapil dan instansi terkait tetap menjadi fokus utama demi tercapainya data yang valid dan terpercaya. Rapat pleno resmi ditutup pada pukul 16:25 WITA, dengan semangat dan komitmen bersama untuk terus memastikan proses PDPB mengedepankan asas berkelanjutan yang menyeluruh, inklusif, tepat waktu, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, menjunjung tinggi perlindungan data pribadi, dan memastikan aksesibilitas bagi seluruh pemangku kepentingan. Karena data pemilih yang akurat dan terpercaya menjadi fondasi kokoh bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang demokratis, transparan, dan kredibel di Kabupaten Majene. (ed. Parmas KPU Majene / foto: Ryd)


Selengkapnya