Berita Terkini

Rabu, 12 November 2025 16:00
81

KPU Kabupaten Majene Gelar Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

KPU Kabupaten Majene - Menggelar Sosialisasi Internal dalam rangka Pembangunan Zona Integritas. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan dihadiri Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majene, Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh staf sekretariat KPU Kabupaten Majene, Rabu (12/11/2025). Sesi pertama menghadirkan Kepala Bagian Perencanaan Polres Majene, AKP Muhammad Tauhid. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas menuntut perubahan budaya kerja yang menyeluruh. “Zona Integritas bukan hanya soal dokumen, tetapi perubahan perilaku. Ketika etika, budaya melayani, dan komitmen anti-korupsi sudah dibangun bersama, maka WBK/WBBM dapat tercapai secara nyata,” ujarnya. AKP Tauhid juga memaparkan langkah Polres Majene dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mulai dari digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, hingga penyediaan sarana seperti pojok baca, ruang laktasi, toilet ramah layanan, serta ruang bermain anak. Pada sesi kedua, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Majene, Hendryko Prabowo, SH menyampaikan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meraih predikat WBK/WBBM termasuk dengan Kejaksaan Negeri Majene, misalnya dalam rangka penguatan kapasitas SDM untuk membangun integritas dan memperkuat pemahaman hukum sehingga semua tata kelola dan prosedur dalam bekerja senantiasa sesuai dengan regulasi. “Pendampingan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Kami hadir untuk memastikan tata kelola berjalan dengan benar agar layanan publik yang diberikan bisa tetap akuntabel,” terangnya. Ketua KPU Kabupaten Majene, Munawir, dalam sambutannya mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Polres Majene dan Kejaksaan Negeri Majene. Ia menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Majene terus memperkuat integritas lembaga melalui berbagai langkah pembenahan.  “KPU Majene berkomitmen penuh membangun Zona Integritas. Kita ingin memastikan seluruh proses pelayanan berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik,” katanya. Kegiatan sosialisasi ditutup dengan komitmen bersama seluruh jajaran KPU Kabupaten Majene untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat proses menuju predikat WBK dan WBBM sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan.   Pada akhir agenda, seluruh pimpinan KPU Kabupaten Majene dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Majene melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan satuan kerja berpredikat WBK/WBBM. (Nurlinda S / ed. Parmas KPU Majene)

Selengkapnya
Selasa, 11 November 2025 17:00
65

KPU Kabupaten Majene Gelar Forum Konsultasi Publik Bahas Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 2025

KPU Kabupaten Majene - Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Majene tahun 2025”, kegiatan ini menjadi ruang dialog antara KPU Kabupaten Majene dan para pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat kualitas pelayanan publik, Selasa (11/11/2025) di Aula Kantor KPU Kabupaten Majene. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Majene, Munawir, pada pukul 14.20 WITA. Ia menekankan pentingnya kolaborasi melalui forum FKP. “Masukan dari para mitra dan masyarakat sangat penting dalam menyempurnakan pelayanan kami. KPU bekerja adalah KPU melayani, dan kami berkomitmen melayani dalam kondisi apa pun,” ujarnya. Acara dihadiri oleh Ketua Divisi Rendatin KPU Provinsi Sulawesi Barat, Anggota KPU Kabupaten Majene, Sekretaris KPU Kabupaten Majene beserta jajaran sekretariat, serta perwakilan Bawaslu Majene, Disdukcapil Majene, organisasi kemasyarakatan, Eks PPK Banggae, dan perwakilan mahasiswa dari Media Karakter Unsulbar. Dalam arahannya, Ketua Divisi Rendatin KPU Provinsi Sulawesi Barat, Asriani, menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik adalah keharusan. “Pelayanan publik harus terus diperbarui agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi,” tegasnya. Narasumber FKP, Farhanuddin, memaparkan materi terkait pentingnya pelayanan publik yang adaptif dan modern. Ia menekankan bahwa konsep Good Governance harus menjadi pijakan dalam peningkatan layanan. “Pelayanan yang diimpikan masyarakat adalah pelayanan yang cepat, efisien, dan menggunakan teknologi yang berkembang,” jelasnya. Setelah pemaparan materi, Kadiv Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Majene menegaskan bahwa salah satu inovasi pelayanan yang dihadirkan KPU Kabupaten Majene adalah aksesibilitas layanan e-PPID, baik melalui platform digital maupun pelayanan langsung di kantor. Ia menjelaskan bahwa layanan tersebut dirancang untuk memberikan kenyamanan, kesetaraan, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi kepemiluan. “Aplikasi PPID yang kita manfaatkan sudah ramah disabilitas dan memberi kemudahan akses informasi. Dengan ini, masyarakat semakin mudah memperoleh informasi kepemiluan dari mana saja, sekaligus membantu adik-adik mahasiswa yang membutuhkan data untuk penelitian,” ujarnya. Forum FKP turut menampung beragam masukan. Perwakilan Muhammadiyah Majene, Thamrin, menyoroti kebutuhan layanan bagi pemilih rentan. “Pemilih lansia dan mereka yang tak sempat datang ke TPS perlu mendapat perhatian khusus. Selain itu, pendidikan demokrasi harus diperkuat untuk melahirkan pemimpin yang baik dan bersih,” katanya. Dari Nahdlatul Ulama, Hasyim, menekankan pentingnya ketegasan lembaga penyelenggara pemilu. “Aturan yang ada harus disampaikan dengan tegas dan dijalankan dengan penuh ketegasan,” ujarnya. Bawaslu Majene menambahkan pentingnya publikasi informasi kepemiluan secara masif. “Informasi kepemiluan perlu terus diperbarui dan disebarkan melalui media sosial agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya,” kata perwakilan Bawaslu. Disdukcapil Majene juga menyampaikan komitmennya mendukung proses pemutakhiran data pemilih. “Kami siap bersinergi dengan KPU untuk validasi data penduduk agar proses penyelenggaraan pemilu berjalan lebih akurat,” ujar perwakilan Disdukcapil. Eks PPK Banggae memberikan apresiasi terhadap digitalisasi layanan. “Informasi digital sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal validasi data. Tinggal bagaimana menjaga konsistensinya,” ungkapnya. Media Karakter Unsulbar turut menanyakan mekanisme PPID dan pendampingan penelitian. “Kami ingin memastikan prosedur permintaan data melalui PPID, termasuk apakah mahasiswa yang meneliti di KPU bisa mendapat pendampingan,” tanya perwakilannya. Menanggapi seluruh masukan, KPU Kabupaten Majene menyampaikan bahwa perbaikan sistem pelayanan terus diupayakan. “Pelayanan KPU sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya, tetapi sistem yang ada tetap perlu disempurnakan, termasuk menjaga keamanan teknologi agar tidak disalahgunakan,” ujar Kadiv Rendatin, Andi Hamka. Kegiatan resmi ditutup pada pukul 16.10 WITA dan dilanjutkan dengan penandatanganan hasil FKP. KPU Majene menegaskan bahwa seluruh masukan peserta akan menjadi dasar perbaikan pelayanan publik. “Masukan ini bukan sekadar dicatat, tetapi menjadi bagian dari komitmen kami untuk terus memperbaiki layanan,” tegas Ketua KPU Kabupaten Majene. (Muh. Riyadh Ma’Arif/ ed. Ardi)

Selengkapnya
Senin, 10 November 2025 17:00
266

Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III

KPU Kabupaten Majene - menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Majene pada Senin (10/11/2025), di Ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Majene. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari KPU Kabupaten Majene, khususnya Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi, yaitu Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Andi Hamka, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi Herman Hastar, beserta jajaran ASN Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Turut hadir pula perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Majene. Dalam rapat yang digelar kali ini, Anggota Bawaslu Kabupaten Majene, Yanti Rezki Amaliah, memaparkan hasil pengawasan PDPB Triwulan III yang dilakukan oleh Bawaslu. Berdasarkan hasil uji petik, ditemukan beberapa kategori data pemilih, antara lain 36 pemilih pindah domisili, 3 pemilih meninggal dunia, dan 74 pemilih baru, dengan total keseluruhan 113 data pemilih. Dari jumlah tersebut, terdapat 24 data yang diduga bermasalah, terdiri atas kategori pindah domisili dan pemilih baru. “Berdasarkan hasil pengawasan kami, masih ditemukan sejumlah data yang perlu mendapatkan klarifikasi dan tindak lanjut, terutama terkait pemilih pindah domisili dan pemilih baru. Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan keakuratan data pemilih yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu mendatang,” ujar Yanti Rezki Amaliah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Majene, Andi Hamka, menegaskan bahwa data yang dinilai bermasalah telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai prosedur. “Sebagian besar persoalan data pemilih terjadi karena adanya pemekaran wilayah yang berdampak pada perubahan administrasi kependudukan. Kami telah melakukan klarifikasi dan perbaikan berdasarkan data yang disampaikan oleh Disdukcapil Majene,” jelasnya. Sementara itu, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi, Herman Hastar, menambahkan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam menjaga validitas data pemilih. “Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Bawaslu dan Disdukcapil agar proses pemutakhiran data berjalan berkelanjutan dan menghasilkan data yang valid, akurat, dan mutakhir,” tuturnya. Senada dengan itu, perwakilan Disdukcapil Kabupaten Majene menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh kebutuhan data kependudukan untuk memperkuat basis data pemilih. “Kami memastikan pembaruan data kependudukan dilakukan secara berkala agar KPU dapat menggunakan data yang terkini dalam proses PDPB,” ujar salah satu perwakilan Disdukcapil. Melalui forum koordinasi ini, KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil Kabupaten Majene sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sinergi antar-lembaga diharapkan dapat mewujudkan data pemilih yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Majene dapat berjalan secara transparan, inklusif, dan berkeadilan. (Muh. Rifki Anhar/ ed. Parmas KPU Majene)

Selengkapnya
Kamis, 06 November 2025 14:00
70

KPU Majene Dorong Pemilih Pemula Jadi Pemilih Cerdas dan Berintegritas di UPTD SMAN 3 Majene

KPU Kabupaten Majene - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene terus berupaya meningkatkan literasi kepemiluan generasi muda melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmen Pemilih Pemula di UPTD SMAN 3 Majene, Kamis (6/11/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendidikan pemilih berkelanjutan yang dirancang untuk membangun kesadaran politik dan partisipasi aktif di kalangan pelajar. Kegiatan yang berlangsung di Aula UPTD SMAN 3 Majene ini dihadiri oleh jajaran KPU Kabupaten Majene, dewan guru, serta ratusan siswa kelas XI dan XII. Turut hadir sebagai narasumber Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Salma Mayasari, serta Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Ahmad, yang didampingi jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Majene. Agenda diawali dengan sambutan dari Plh. Ketua KPU Kabupaten Majene sekaligus Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Andi Hamka, yang menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah atas kerja sama dan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih. “Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Kami berharap para siswa tidak hanya memahami proses Pemilu, tetapi juga menyadari pentingnya menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas,” ungkapnya. Sementara itu, Wakil Kepala UPTD SMAN 3 Majene, Nurdin, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran KPU Majene di lingkungan sekolah. Ia berharap kegiatan semacam ini dapat menjadi sarana edukasi politik yang sehat bagi peserta didik. “Kami menyambut baik kegiatan ini karena memberikan wawasan baru bagi siswa kami agar lebih siap berpartisipasi dalam Pemilu mendatang,” ujarnya. "Dalam pelaksanaannya, kegiatan disusun dengan pendekatan edukatif-partisipatif, menggabungkan metode ceramah interaktif, presentasi visual, pemutaran video edukatif, serta dialog terbuka bertema kepemiluan. Para siswa diajak untuk memahami peran penting pemilih muda dalam menjaga demokrasi serta menolak apatisme politik," jelas Salma Mayasari. Pada sesi diskusi interaktif, peserta didorong untuk menanggapi dan mengajukan pertanyaan seputar tema “Tanggung Jawab Pemilih Pemula” dan “Tantangan Partisipasi Politik di Kalangan Remaja.” “Melalui diskusi ini, kami ingin menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan keberanian siswa untuk berpendapat secara argumentatif,” ujar Ahmad. Untuk menjaga antusiasme peserta, kegiatan juga diselingi dengan ice breaking dan permainan edukatif bertema kepemiluan. Di akhir kegiatan, KPU Majene memberikan reward kepada tiga siswa peraih skor tertinggi hasil pre-test dan post-test, serta enam siswa paling aktif selama kegiatan berlangsung. “Data ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang interaktif dan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan literasi politik siswa. Artinya, kegiatan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk kesadaran dan karakter pemilih muda yang kritis serta bertanggung jawab,” jelas Salma Mayasari. Sebagai tindak lanjut, KPU Kabupaten Majene juga melakukan pendataan pemilih pemula di akhir kegiatan. Langkah ini menjadi bagian dari Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk memetakan calon pemilih baru di lingkungan sekolah. “Pendataan ini penting untuk memastikan pemilih pemula teridentifikasi lebih dini, sehingga data pemilih di Kabupaten Majene semakin valid dan akurat,” tambah Andi Hamka. Dengan semangat edukatif dan partisipatif, KPU Kabupaten Majene berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan partisipasi pemilih, khususnya di kalangan pemilih muda yang akan menjadi segmen terbesar pada Pemilu dan Pilkada mendatang. “Kami ingin membentuk generasi muda yang bukan hanya tahu tentang Pemilu, tetapi juga sadar akan perannya sebagai penentu arah masa depan demokrasi,” tutup Andi Hamka. Sebagai bagian dari pendekatan berbasis hasil, KPU Majene melaksanakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan siswa. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 30 siswa mengalami peningkatan skor. Nilai signifikansi sebesar 0,04 (<0,05) menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara hasil pre-test dan post-test, yang menandakan peningkatan pengetahuan kepemiluan peserta secara nyata. (Muh. Riyadh Ma’arif / ed. Ardi)

Selengkapnya
Rabu, 05 November 2025 15:00
92

KPU Kabupaten Majene Sapa Pemilih Disabilitas, Dorong Partisipasi Aktif lewat Sosdiklih yang Inklusif di Sekolah Luar Biasa

KPU Kabupaten Majene - terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Pemilu yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) bagi Segmen Pemilih Rentan, KPU Majene menyapa para pemilih disabilitas di dua Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) di Kabupaten Majene, yakni SLB Negeri Lutang dan SLB Negeri Pamboang, yang masing-masing digelar pada Selasa (4/11/2025) dan Rabu (5/11/2025). Kegiatan pertama dilaksanakan di SLB Negeri Lutang dan dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Majene beserta jajaran sekretariat, serta siswa-siswi dan tenaga pendidik SLB Negeri Lutang Majene. Kegiatan dibuka oleh Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin), Andi Hamka, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi dengan pihak sekolah. “KPU Majene berterima kasih atas dukungan pihak sekolah dalam kegiatan ini. Kami berkomitmen untuk terus melindungi hak pilih seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk bagi pemilih dengan kebutuhan khusus. Setiap suara memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan rakyat,” ujar Andi Hamka. Sementara itu, Kepala SLB Negeri Lutang, Sitti Nuryanti Amiruddin, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kunjungan serta kepedulian KPU Kabupaten Majene terhadap peserta didik penyandang disabilitas. “Kami menyambut hangat kehadiran KPU Majene. Kegiatan ini menjadi pengalaman berharga bagi siswa-siswi kami agar mereka lebih mengenal proses demokrasi dan memahami bahwa mereka juga memiliki hak yang sama dalam Pemilu,” ungkap Sitti Nuryanti Amiruddin. Materi Sosdiklih disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Salma Mayasari, yang memaparkan pentingnya partisipasi warga negara dalam menentukan arah bangsa. “Pemilu adalah sarana rakyat menyalurkan kedaulatannya. Setiap warga negara memiliki peran menentukan masa depan bangsa melalui hak pilih yang dimilikinya,” jelas Salma Mayasari. Ia juga menambahkan penjelasan mengenai tata cara penetapan pemilih yang terdaftar secara resmi serta tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang dilaksanakan secara periodik, agar peserta dapat memahami proses kepemiluan secara menyeluruh. Kegiatan serupa kemudian dilanjutkan di SLB Negeri Pamboang pada Rabu (5/11/2025). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Majene, Salma Mayasari, beserta jajaran sekretariat, serta siswa-siswi dan tenaga pendidik SLB Negeri Pamboang. Acara dibuka dengan sambutan oleh Plt. Kepala SLB Negeri Pamboang, Rusmini, yang mengapresiasi inisiatif KPU Majene dalam menjangkau pemilih disabilitas. “Kami sangat berterima kasih atas perhatian KPU Majene kepada anak-anak didik kami. Ini adalah bukti nyata bahwa KPU hadir untuk semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Anak-anak kami merasa diakui dan dihargai sebagai bagian dari pemilih Indonesia,” ujar Rusmini. Dalam penyampaian materinya, Salma Mayasari menegaskan kembali pentingnya kesadaran politik dan partisipasi aktif dalam Pemilu. “Kesadaran untuk memilih bukan hanya tentang datang ke TPS, tetapi tentang memahami arti suara kita bagi bangsa. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang terpinggirkan dalam proses demokrasi,” tuturnya. Selain pemaparan materi, kegiatan di SLB Negeri Pamboang juga dirangkaikan dengan sosialisasi dan simulasi layanan informasi publik seputar kepemiluan dan kelembagaan KPU Kabupaten Majene. Sosialisasi ini mencakup cara mengakses informasi melalui kanal resmi seperti media sosial, website, dan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam kesempatan tersebut, Petugas Pelayanan Informasi, Muh. Riyadh Ma’arif, memandu peserta mengenal kanal informasi publik milik KPU Majene. “Kami ingin memastikan bahwa informasi tentang kepemiluan bisa diakses oleh semua pihak, termasuk pemilih disabilitas. Transparansi adalah bagian dari pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab kami, untuk mengakses website dan laman PPID KPU Kabupaten Majene juga ada fitur untuk membacakan isi konten yang dimuat” ujar Muh. Riyadh Ma’arif. Melalui kegiatan Sosdiklih ini, KPU Kabupaten Majene berupaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik bagi pemilih rentan, khususnya penyandang disabilitas, agar mereka dapat berpartisipasi aktif, mandiri, dan percaya diri dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu maupun Pemilukada mendatang. KPU Kabupaten Majene menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk melindungi dan menjamin hak politik seluruh warga negara tanpa kecuali, termasuk pemilih rentan dan penyandang disabilitas. “Setiap suara memiliki nilai yang sama dan berharga bagi masa depan demokrasi Indonesia. Melalui kegiatan Sosdiklih ini, KPU Majene berkomitmen menghadirkan Pemilu yang inklusif, aksesibel, dan ramah bagi semua pemilih,” tutur Salma Mayasari di akhir kegiatan. Dengan terselenggaranya Sosdiklih di dua SLBN tersebut, KPU Kabupaten Majene berharap kegiatan serupa dapat terus memperluas jangkauan pendidikan pemilih, memperkuat kesadaran politik di kalangan pemilih disabilitas, serta mewujudkan Pemilu yang berkeadilan, setara, dan partisipatif bagi seluruh rakyat Indonesia. (Muh. Riyadh Ma’arif/ ed. Ardi)

Selengkapnya
Senin, 20 Oktober 2025 17:00
65

Tingkatkan Pengetahuan dan Layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Majene

KPU Kabupaten Majene - menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas PPID di Aula Kantor KPU Kabupaten Majene, Senin (20/10/2025). Kegiatan dihadiri Anggota KPU Majene Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ahmad, Sekretaris Subhan dan menghadirkan narasumber Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola, Firdaus Abdullah. Ahmad saat membuka kegiatan menegaskan urgensi bimtek untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, termasuk pelayanan publik. “Secara kelembagaan dan SDM, Bimtek membuka ruang bahwa ada hal-hal baru untuk menambah pengetahuan kita sebagai pelayan publik di Kabupaten Majene,” ujarnya. Sementara Subhan, menekankan penguatan profesionalitas PPID yang selama ini telah berjalan perlu ditingkatkan dan dikuatkan. “KPU adalah lembaga pelayanan publik yang cukup besar. Diharapkan seluruh peserta menyimak materi yang akan disampaikan Komisioner KI Provinsi Sulawesi Barat,” katanya. Sedangkan, Firdaus Abdullah, pada paparannya, menyampaikan PPID sebagai garda terdepan layanan informasi telah ada sejak keberadaan badan publik dan menjelaskan apa saja batasan informasi publik. Dia juga menjelaskan PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai pedoman utama, serta prosedur uji konsekuensi untuk informasi dikecualikan yang kewenangannya berada pada KPU RI. “Untuk pemenuhan informasi publik, rentang waktu layanan 10 hari kerja dan boleh ditambah 7 hari yang disertai dengan alas an kepada pemohon, sehingga rentang pelayanan maksimal 17 hari kerja, karena ada prosedur yang harus diikuti,” tambahnya. (muh riyadh ma’arif/ed diR) *Pemberitaan ini telah tayang di website KPU RI

Selengkapnya